INFORMASI BURUK DARI DUKCAPIL SEPUTAR KTP UNTUK 200 RIBU WARGA DKI JAKARTA SIMAKLAH!

JAKARTA : Laporan sergapekspres.com

200 ribu Nomor Induk Kependudukan (NIK) DKI Jakarta milik penduduk nonaktif bakal dinonaktifkan Propinsi DKI Jakarta pada Agustus 2023.

Temuan sejauh ini,menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyebut terdapat 194.777 penduduk yang nonaktif di DKI Jakarta.

Dalam sosialisasi tertib administrasi kependudukan dan pendataan arus mudik/balik Lebaran di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (18/4), Budi menjelaskan bimbingan teknis kepada masyarakat bakal diadakan pada bulan Mei hingga Juli 2023.

"Bimbingan teknis akan dilakukan kepada setiap kelurahan oleh kabupaten/kota terkait. Jadi paparan materinya bisa lebih menjangkau semua masyarakat,” kata Budi.

Kemudian dalam kesempatan itu, Budi mengungkapkan sejumlah alasan utama banyaknya penduduk yang ditemukan nonaktif.

Budi Awaluddin menambahkan bahwa, alasan terbanyak adalah penduduk tidak diketahui keberadaannya,ada yg sudah pindah ke luar DKI Jakarta.

“Di perkirakan jumlahnya sekitar 136.000 penduduk dari 194.777 penduduk nonaktif yang ada,” kata Budi Awaluddin.

Budi Awaluddin menjelaskan penonaktifan NIK itu memiliki beberapa manfaat, yakni untuk ketertiban administrasi penduduk dan, mengurangi potensi kerugian keuangan daerah, mengurangi potensi golput dan, menghindari penyalahgunaan dokumen kependudukan oleh masyarakat.Di kutip di NKRIPOST.COM

Budi Awaluddin menyebut seluruh instansi pemerintah mulai dari propinsi hingga, kota, wilayah, serta Kepolisian dan Pengadilan Negeri juga akan terlibat dalam agenda penonaktifan NIK itersebut.

Budi mengatakan, bagi warga yang punya NIK tidak aktif dan merasa keberatan dengan penonaktifan tersebut dapat mendatangi pos pengaduan yang tersedia di setiap kelurahan.

 "Sesuai prosedur yang sudah ditetapkan, keluhan masyarakat akan kami proses. Jadi silakan, bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi boleh mendatangi kelurahan terdekat,” tegas Budi.

Budi Awaluddin mengungkap tren angka statistik urbanisasi dari luar DKI Jakarta adalah 80 persen pendatang berpendidikan SLTA ke bawah.

Kemudian 40-50 persen dari pendatang itu berpenghasilan rendah. Adapun 20 persen pendatang tersebut tinggal di wilayah Rukun Warga (RW) yang termasuk kumuh."Padahal 80 persennya usia produktig," jelas Budi.

Budi Awaluddin mengaku khawatir tentang hal kemudahan pengurusan perizinan sehingga menyebabkan penyalahgunaan KTP.

**(NPW :001/PUSE/IV/23).