MENDAGRI MINTA TP PKK JUGA NOTRALITAS PADA PILKADA SERENTAK

MENDAGRI MINTA TP  PKK JAGA NOTRALITAS PADA PILKADA SERENTAK 2024.

Jakarta,Laporan: SergapEkspres.com

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) untuk menjaga netralitas pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Hal ini untuk mewujudkan pemilihan yang bersih dan bebas intervensi.

“Hati-hati, jangan sampai nanti PKK dibawa ikut dalam politik praktis,” kata Mendagri pada Pelantikan Penjabat (Pj.) Ketua TP PKK Provinsi Aceh dan Pj. Ketua TP PKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) sekaligus Pengukuhan Pj. Ketua Pembina Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Provinsi Aceh dan Pj. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Kepulauan Babel di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Adapun Pj. Ketua TP PKK sekaligus Pj. Ketua Pembina Posyandu Provinsi Aceh yang dilantik dan dikukuhkan yaitu Safriati Safrizal. Sedangkan untuk Provinsi Kepulauan Babel yang dilantik dan dikukuhkan yaitu Dya Sugito.

Lebih lanjut, Mendagri mengingatkan pengurus TP PKK agar jangan sampai masuk ke dalam politik praktis dan terlibat dalam upaya memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu. Sebab, jika hal itu terjadi, maka citra PKK akan menjadi tidak baik.

Sebaliknya, Mendagri meminta pengurus TP PKK untuk berfokus pada 10 program pokok PKK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah ditetapkan.

“Karena apa pun juga adalah, image Ibu adalah istri Pj. [gubernur] yang harus netral. Dan kemudian mungkin beda dengan PKK yang bapaknya (suaminya-red) kader partai politik. Pak Safrizal dan Pak Sugito ini bukan kader [partai] politik, [melainkan] birokrat murni yang harus netral, [dengan status] ASN,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Mendagri meminta para pengurus TP PKK untuk menggerakkan organisasi di daerah masing-masing agar semakin dirasakan keberadaannya di tengah masyarakat. Sebagai koordinator bagi TP PKK tingkat kabupaten/kota, Ketua TP PKK Provinsi, misalnya, dapat mengadakan rapat rutin berkaitan dengan program pokok PKK.

“Buatlah rapat sekali paling tidak, [atau] dua kali mungkin dalam masa jabatan, buatlah sekali di awal, bangun komunikasi, apa yang dikerjakan tiap-tiap daerah,” ujarnya.

Mendagri meyakini pengalaman yang dimiliki oleh Safriati Safrizal dan Dya Sugito dalam organisasi pemerintahan dapat menjadi modal penting dalam memimpin PKK. Efektivitas organisasi PKK, kata dia, sangat bergantung pada kepemimpinan Ketua TP PKK dalam menggerakkan organisasi untuk menghasilkan dampak yang signifikan.

Oleh karena itu, ia meminta agar peran itu dapat dimaksimalkan untuk membantu masyarakat. “Saya minta Ibu bisa full membantu suami [yang merupakan Pj. Gubernur] dengan cara menghidupkan PKK sekaligus belajar, dan pengalaman Ibu saya kira di organisasi dengan latar belakang pendidikan mudah-mudahan segera bisa berbuat lebih baik,” tandasnya

Kontributor.     : Puspen Kemendagri.

Penulis.            : Team Redaksi.

Editor.               : Redaktur

............D..K..@Z..PR............................